Revitalisasi Kebangkitan Nasional Bukan Wacana

Kebangkitan Nasional bukan hanya wacana atau perbincangan tetapi perbuatan atau upaya yang harus terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun semua lapisan masyarakat di Indonesia dan dimana pun ia berada.

Hal itu disampaikan oleh Dr. H. Andi Malarangeng, Juru Bicara Kepresidenan Republik Indonesia bersama Prof.Dr. H. Azyumardi Azra Direktur Pascasarjana Universitas Indonesia dalam seminar nasional Seabad Kebangkitan Nasional, berjudul “Revitalisasi dan Reaktualisasi Kebangkitan Nasional Menuju Indonesia Baru yang Adil dan Sejahtera” di Balai Pertemuan, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Selasa (29/4) pagi.

Andi Malarangeng memaparkan topik “Politik Nasional dalam Membangun Nasionalisme” di hadapan ratusan guru dan dosen se-Jawa Barat. Bahwa sosialisasi kebangkitan nasional harus terus dilakukan sampai tidak ada orang lagi yang berpikir untuk memerdekakan diri dari negara Republik Indonesia.

Semua orang yang masih mengaku sebagai manusia Indonesia harus melihat negeri ini secara jernih. Andi Malarangeng mengatakan bahwa orang Indonesia harus melihat betapa banyak kemajuan negeri ini yang sudah dicapai setelah momentum Kebangkitan Nasional pada tahun 1928.

Masalah kesejahteraan itu adalah tantangan dan tanggungjawab kita bersama baik pemerintah maupun semua lapisan masyarakat. Andi juga mencontohkan bahwa banyak pedagang baju bordiran dari Tasikmalaya dan Bukit Tinggi menjadi raja saudagar di Saudi Arabia. Andi menjelaskan bahwa diaspora Indonesia sudah ada di seluruh dunia. Dan itu penting untuk kesadaran nasional sebagai orang Indonesia.

“Nasionalisme harus seiring sejalan dengan internasionalisme dimana pun kita berada,” kata Andi Malangeng di Balai Pertemuan, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Selasa (29/4) pagi. Bahwa selain adanya kesadaran sebagai orang Indonesia, pada saat yang bersamaan harus tumbuh pula kesadaran sebagai warga dunia. Esensi hidup bernegara adalah kedaulatan rakyat, kata Andi Malarangeng.

Sementara Azyumardi Azra banyak memaparkan konteks Kebangkitan Nasional saat ini dipandang sangat penting untuk direvitalisasi. Revitalisasi tersebut harus didukung oleh semua elemen bangsa, pemerintah dan semua lapisan masyarakat.

Azyumardi Azra juga melihat konteks Pancasila yang sekrang sudah tidak signifikan lagi dengan banyaknya persoalan disintegrasi dari persolana agama. Pancasila juga penting direvitalisasi ke depan agar tidak lagi didominasi oleh negara seperti pada jaman ORBA.

“Pancasila harus menjadi wacana publik dan Pancasila harus menjadi ideology yang terbuka,” kata Azyumardi Azra di Balai Pertemuan, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Selasa (29/4) pagi.

Seminar tersebut juga dihadiri oleh Deputi Menteri Negara BUMN dan bidang jasa lainnya, Sekretaris Jenderal Menteri Komunikasi dan Informatika. Serta dihadiri oleh ratusan tenaga kependidikan atau guru sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi juga organisasi kemasyarakatan se-Jawa Barat.

Perbincangan Kebangkitan Nasional melalui pendidikan disampaikan pada sesi terakhir oleh Endang Sumantri (mantan Rektor IKIP/UPI) dan Endang Caturwati. Bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk menanamkan kesadaran nasionalisme kepada generasi muda.

Akhir-akhir ini banyak persoalan agama yang berdampak sosial yang sangat luar biasa, seperti misalnya kasus Nabi baru dan ajaran Ahmadiyah.

Menenggarai masalah Ahmadiyah Andi Malangeng juga mengatakan bahwa persoalan itu belum melihat adanya laporan secara resmi kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, oleh Menteri-menteri yang terkait. Namun demikian negara wajib memberi perlindungan kepada semua warga negaranya, menurut Andi, bahwa warga Ahmadiyah harus dilindungi oleh negara karena itu haknya.

“Mereka tetap warga negara Indonesia yang harus dilindungi oleh aparat. Tidak ada hak orang lain untuk melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain,” tegas Andi Malarangeng usai menyampaikan pemaparannya dalam seminar nasional Kebangkitan Nasional di Balai Pertemuan, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Selasa (29/4) pagi.

Hal senada juga dikatakan oleh Azyumardi Azra usai menyampaikan pemaparannya mengenai sejarah Kebangkitan Nasional dalam seminar nasional Kebangkitan Nasional di Balai Pertemuan, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Selasa (29/4) pagi.

Aparat hukum harus bertindak mengamankan warga Ahmadiyah karena tidak boleh ada kekerasan. Pemerintah, menurut Azyumardi Azra, harus mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi terkait dengan sudah kurang tolerannya masyarakat Indonesia saat ini.

“Jangan sampai kasus Ahmadiyah masuk ke PBB,” ujar Azyumardi Azra, “sebuah negara yang kuat adalah negara yang bisa melindungi warga negaranya,” papar Azyumardi Azra kemudian di depan Balai Pertemuan, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Selasa (29/4) pagi. (Argus Firmansah/Bandung)