Masyarakat Tak Peduli Pemilik Lembaga Penyiaran

Saat ini program tayang yang memiliki rating tinggi adalah tayangan hiburan. Kenyataan inil mendorong sejumlah media penyiaran televisi banyak menayangkan program hiburan dan itu banyak dikonsumsi oleh orang-orang rumahan yang notabene banyak beraktivitas di dalam rumah. Demikian dikarakan Ketua Forum Komunikasi Lembaga Penyiaran Jawa Barat, Satria Priambodo dalam diskusi "Prospek Bisnis Media 2008: Mencari Tayangan Bermutu Yang Marketable" di Ruang Pertemuan Rektorat UNPAD Bandung, Jumat (22/2) sore. Selain Satria, tampil juga akademisi Fikom Unpad Eni Maryani dan Ketua KPID Jabar, Dadang Rahmat.

Dadang Rahmat juga, seringkal masyarakat tidak mau peduli atau atau tidak mau tahu siapa pemilik media penyiaran yang ditontonnya. Masyarakat hanya menonton dan mendengar saja. "Dasarnya adalah suka dan senang terhadap tayangan," ujar Dadang Rahmat.

Diskusi tersebut membahas kualitas tayangan di televisi dewasa ini. Ternyata, kualitas tayangan atau konten siaran tersebut harus dilihat dari berbagai aspek yang mendukungnya. Antara lain: aspek visi dan misi lembaga penyiaran tersebut, aspek legal, sumber daya manusianya (SDM), kemampuan teknis dari kompenen SDM di media tersebut, keuangan lembaganya, serta manajeen program di lembaga penyiaran tersebut.

Keenam aspek itu diungkapkan Dadang Rahmat sebagai parameter untuk menilai kualitas konten tayangan suat lembaga penyiaran. Ia mengemukakan sebuah alternatif manajemen dalam lembaga penyiaran untuk membuka potensi perbedaan materi tayangan yang sedikit banyak akan mempengaruhi konten siarannya.

Untuk mencapai hal itu diperlukan sebuah manajemen kepemilikan yang tepat. "Bila sebuah lembaga penyiaran dimiliki oleh satu orang atau kelompok, maka konten siaran bisa jadi sentralistik. Tetapi bila kepemilikannya menggunakan diversity of owners, ini akan membuka peluang keberagaman isi siaran karena si pemilik tidak hanya satu," kata Dadang Rahmat.

Sementara Eni Maryani (Akademisi FIKOM UNPAD), lebih banyak bicara manfaat suatu regulasi tentang penyiaran tersebut. Pemerintah bersama civil society (masyarakat) dan pengusaha lembaga penyiaran seharusnya bias membuat regulasi media penyiaran yang paling efektif dan mengntungkan semua pihak.

"Perlu disadari bahwa kebutuhan masyarakat terhadap media literasi memang kurang," ujar Eni Maryani. (Argus Firmansah/Jurnal Nasional/Bandung)