Warga Jabar Banyak Terlibat Kasus Narkoba

Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2008, Polda Jabar dan Pemprov Jabar musnahkan miras dan ganja. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memprioritaskan program pencegahan bahaya penggunaan narkoba pada generasi muda, khusunya pelajar. Hal itu diungkapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta jajaran Polda Jabar pada Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional di tingkat provinsi Jawa Barat di lapangan Gasibu, Bandung, Kamis (26/6) pagi.

Jajaran Polda Jabar memusnahkan 553.479 botol miras senilai 3.899.500.000 rupiah dan ganja seberat 34 Kg senilai 119.000.000 rupiah di lapangan Gasibu Bandung disaksikan Kapolda Jabar, Kapolwiltabes Bandung, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. jajaran Kejaksaan Tinggi Jabar serta Muspida porvinsi Jawa Barat sebagai tindak lanjut dari operasi pekat yang dilakukan jajaran Polda Jabar pada bulan Januari sampai Juni 2008.

Kapolda Jabar Irjen. Pol. Susno Duadji mengatakan bahwa 98% warga Jabar memenuhi ruang tahanan kasus narkoba, melebihi jumlah pelaku jenis pidana lainnya. Dengan melihat jumlah para pelaku kasus narkoba, lanjut Susno Duadji, dapat dipastikan satu juta penduduk Jawa Barat pernah menggunakan atau berhubungan dengan narkoba.

Upaya pemberantasan miras dan narkoba terus dilakukan jajaran Polda Jabar untuk mempersempit ruang gerak penyebaran narkoba di masyarakat Jawa Barat.

“Pembinaan moral untuk remaja di Jawa Barat perlu dilakukan dengan pendidikan agama dan kegiatan yang positif seperti kegiatan seni budaya,” kata Ahmad Heryawan usai pemusnahan miras dan narkoba di lapangan Gasibu Bandung, Kamis (26/6) pagi.

Sementara Wagub Jabar Yusuf Macan Efendi mengatakan bahwa program pembinaan bagi para pelaku pidana narkoba salah satunya adalah dengan kerja sosial. Dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi ego pelaku secara psikologis.

“Kerja sosial itu bisa diwujudkan dengan bekerja di panti sosial sebagai bentuk efek jera bagi pelaku yang merupakan anak pejabat. SK Gubernur untuk pelaksanaan program pembinaan dalam bentuk kerja sosial sedang disipkan,” ujar Yusuf Macan Efendi sebagai ketua Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat usai mendampingi Gubernur dan Kapolda Jabar.

Mengenai masalah rokok di kalangan pelajar di Jawa Barat, Yusuf Macan Efendi juga mengatakan bahwa Perda mengenai distribusi rokok akan dibuat setelah diskusi dengan DPRD Tingkat I Jawa Barat. Hal itu diakui Wagub jabar karena memang Perda mengenai rokok belum ada di pemprov Jabar.

Pemprov Jabar hanya dapat mengupayakan pembatasan rokok di kalangan pelajar dengan membuat regulasi mengenai distribusi rokoknya di daerah yang sinyalir dapat diperoleh dengan mudah oleh para pelajar saat ini.

Sementara itu Kapolda Jabar mengatakan saat ini penyelesaian kasus moneylaundry dari pajak belum selesai karena terputus di birokrasi Departemen Keuangan RI. Saat ini Kapolda Jabar sudah melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan indikasi tindak pidana korupsi.

“Kasus korupsi belum selesai karena dokumen pajak dari Departemen Keuangan belum diberikan padahal sudah satu bulan prosedurnya dilaksanakan. Katanya Menteri Keuangan mendukung penyelesaian kasus ini tapi inilah hasilnya,” ujar Susno Duadji di lapangan Gasibu Bandung. (Argus Firmansah/Bandung)

Sediakan Red Carpet untuk Investor

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sedang memproses regulasi penanaman modal dengan sistem pelayanan satu pintu. Regulasi tersebut diharapkan menjadi terobosan untuk mereformasi birokrasi bagi pengusaha dalam melakukan investasi di Indonesia.

Paket regulasi tersebut tidak berjalan jika tak ada peran daerah. Kepala BKPM M. Lutfi mengatakan hal itu di hadapan puluhan nasabah utama HSBC di Bandung, Senin (23/6) malam.

Layanan terpadu satu pintu yang kemudian disebut dengan Red Carpet itu merupakan strategi untuk meningkatkan investasi. M Lutfi mengatakan industri energi dan pangan adalah lahan investasi yang sangat menarik untuk masa depan. "Pendapatan dari bisnis energi itu sangat besar dan menjanjikan, " katanya dalam Seminar Wealth Management, "Oil & Global Food Issues: A Perspective on The Opportunities", di Ardjuna Hotel, Ciumbuleuit, Bandung.

Seminar seri pertama yang diselenggarakan HSBC Premier kepada para nasabahnya itu menghadirkan pembicara Kepala BKPM M. Lutfi dan Chief Editor The Jakarta Post Endy Bayuni yang dipandu Rosiana Silalahi.

M Lutfi berupaya memberi angin segar dengan penjelasan deskriptif menegani potensi investasi. Misalnya potensi di Kepulauan Riau, Belitung, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua.

Praturan baru itu sudah selesai 90 persen. Tinggal menunggu dibuat Peraturan Presiden (PP) sehingga setiap daerah bisa segera melakukan sinergitas kebijakan baru untuk investasi.

"Pelayanan terpadu satu pintu itu berkaitan dengan berapa lama prosesnya, Apa syaratnya, dan berapa ongkosnya. Kita coba reformasi pembuatan izin investasi hanya dengan 23 hari saja," kata M Lutfi.

Sementara Endy Bayuni mengatakan bahwa realitas yang ada sekarang masih banyak masalah di wilayah perizinan. Endy Bayuni mengatakan bahwa saat ini yang diperlukan adalah pandangan positif tentang masa depan bangsa.

Sikap positif itu bisa membuat investor lebih percaya dengan Indonesia. "Paling tidak, lima tahun ke depan investasi di bidang energi dan agro masih baguslah," kata Endy Bayuni. (Argus Firmansah/Jurnal Nasional/Bandung)

Selasar Weekend Cinema: Pemutaran Film 9808 (Antologi 10 Tahun Reformasi)

Review:

"Melawan Lupa" Sejumlah pekerja film dari beragam latar belakang (dokumenter, feature, film pendek), musisi dan pekerja seni lainnya bergabung secara swadaya untuk memperingati satu dekade reformasi (1998-2008) dengan membuat sejumlah film pendek yang dilatarbelakangi oleh peristiwa Mei ‘98. Setiap satu kelompok pemutaran diikuti dengan 1 (satu) kali diskusi. Proyek ini ditujukan sebagai upaya membuka dialog terutama dengan kalangan muda (pelajar/mahasiswa, umum) mengenai penolakan untuk melupakan sejarah serta pemberdayaan masyarakat untuk menyampaikan sesuatu (dalam hal ini melalui medium audio visual).

"We Shall Not Forget" A group of filmmakers from various background, visual artists, musicians, and other creative/arts workers collaborate to honor a decade of Indonesian Reform era (1998-2008) by preparing 10 self funded short films inspired by May'98 events. This project is expected to initiate a dialogue within the public, especially among the students in an attempt to empower the public to address issues and to say something through audio-visual-media.

Another Film: 1. Di mana Saya? Where was I ? [Anggun Priambodo 2008 10:39] 2. Sugiharti Halim [Ariani Darmawan 200 8 09:52] 3. Trip To The Wound [Edwin 2007 06:42] 4. Bertemu Jen/Meet Jen [Hafiz 2008 16:39] 5. Huan Chen Guang /Happiness Morning Light [Ifa Isfansyah 2008 15:00] 6. A Letter of Unprotected Memories [Lucky Kuswandi 2008 09:37] 7. Kemarin/Yesterday [Otty Widasari 2008 13:02] 8. Yang Belum Usai / The Unfinished One [Ucu Agustin 2008 09:26] 9. Sekolah Kami, Hidup Kami / Our School, Our Lives [Steven Pillar Setiabudi 2008 11:45] 10. Kucing 9808, Catatan Seorang (Mantan) Demonstran/ Chronicles of a (former) Demonstrator [Wisnu Suryapratama 2008 11:04]

Venue: Selasar Sunaryo Art Space Jl. Bukit Pakar Timur 100 Sabtu, 28 Juni 2008, Pk.19:00 Minggu, 29 Juni 2008, Pk. 13:00 Diskusi (Moderator Heru Hikayat): Minggu 29 Juni 2008, Pk. 15:00

Kapolda Jabar Priorotaskan Ungkap Kasus Pajak

Kapolda Jabar Irjen.Pol. Susno Duadji mengganti setrategi dan taktik untuk mengungkap kasus moneyloundry atau cuci uang pajak terbesar yang dilakukan oleh PT Fisrt Media Tbk. dengan tersangka YH, HMD dan MD.

Setelah melakukan koordinasi dengan personil KPK yang datang ke Mapolda Jabar, Senin (16/6) siang tadi, Susno Duadji menyatakan kepada KPK bahwa hambatan yang dialami Polda Jabar dalam menyelesaikan kasus penggelapan pajak perusahaan tersebut adalah faktor bukti berupa dokumen yang tidak tersentuh oleh kepolisian, karena di luar kewenangan kepolisian untuk mendapatkan dokumen tersebut agar dijadikan bukti penguat selain keterangan saksi.

Setiap tahun dilakukan pemeriksaan soal pajak itu, kata Susno Duadji, tetapi anehnya tidak terungkap kasus penggelapan pajaknya. Hingga saat ini Polda Jabar masih memprosesnya dengan pasal cuci uang, namun tidak menutup kemungkinan berkembang menjadi kasus tindak pidana korupsi.

"Itu kan soal penyalahgunaan wewenang di dalamnya. KPK bisa saja mengembangkan kasus tersebut menjadi kasus korupsi. KPK punya kewenangan lebih daripada kepolisian," ujar Susno Duadji di Mapolda Jabar, usai bertemu dengan staf KPK di kantornya, Senin (16/6) siang.

Susno juga mengatakan bahwa surat permohonan dokumen pajak itu sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan kabarnya Ibu Menteri mendukung kasus itu diselesaikan. Akan tetapi, menurut Susno Duadji, sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang jelas mengenai surat permohonan dokumen perpajakan tersebut.

"Mungkin terlalu mendukung jadi tidak jelas. Izin dokumen itu di luar wewenang saya," pungkas Susno Duadji.

Selain kasus penggelapan pajak PT First Media Tbk. Susno juga mengatakan bahwa kasus lain seperti korupsi di Garut yang melibatkan pejabat daerah sedang diolah bersama antara KPK dan Polda Jabar.

"Kasus di Garut itu bisa beranak karena Bupati, Wakil Bupati, Setda dan pejabat lainnya terlibat kasus korupsi anggaran pembangunan yang pembangunannya tidak ada," tukas Susno Duadji kepada wartawan.

Sementara kasus PT Telkom Tbk. jajaran Polda Jabar dan KPK sudah berkoordinasi untuk memisahkan kasus korupsi dan kasus telekomunikasinya. Kapolda Jabar sudah mendapat arahan untuk pengembangan kasus pidana PT Telkom Tbk. sehingga dapat segera ditindak lanjuti oleh pihak kejaksaan.

Hingga saat ini Polda jabar masih memprioritaskan kasus penggelapan pajak karena jelas-jelas merugikan uang negara dalam jumlah besar. (Argus Firmansah/Bandung)

Mendagri Lantik Gubernur Jawa Barat

Pasangan Ahmad Heryawan dan Yusuf Macan Efendi, pada Jumat (13/6) telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto menjadi Gubernur Jawa Barat Priode 2008-2013 berdasarkan Keputusan Presiden No. 41/p, 2008 tertanggal 27 Mei 2008.

Pelantikan yang berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Jabar di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat ini, sekaligus memberhentikan Danny Setiawan dan Nu‘ man Abdul Hakim sebagai gubernur dan wakil gubernur priode sebelumnya.

Nampak yang hadir saat pelantikan, Ketua MPR RI, Meneg PPN/Bappenas, Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita, Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir, Adang Dardjatun, Gubernur Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, dan Lampung.. Hadir juga sebagian besar para bupati dan wakil bupati se-Jabar dan Wakil Bupati Tangerang, Rano Karno.

Pimpinan sidang, H.A. M. Ruslan mengatakan bahwa visi dan misi gubernur dan wagub Jabar terpilih sudah menjadi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah provinsi Jabar.

“Masyarakat Jawa Barat menyimpan harapan besar kepada gubernur dan wagub Jabar terpilih. Setelah dilantik Ahmad Heryawan dan Yusuf Macan Efendi bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat jawa barat serta pembangunan di Jawa Barat. ,” kata H.A.M Ruslan.

Usai acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan, Menteri Dalam Negeri RI Mardiyanto mengatakan, demokrasi yang sehat di Jawa Barat ini perlu didukung oleh semua masyarakat Jawa Barat.

Demikian halnya dengan para bupati dan walikota di daerah Jawa Barat harus mendukung program-program pemimpin Jawa Barat yang baru, agar tidak terkesan berjalan sendirian. Menjalankan amanah masyarakat untuk menciptakan satu kesejukan. Yaitu, kesejahteraan dan kemakmuran Jawa Barat.

“Transparansi dan akuntabilitas. Serta efektifitas penggunaan anggaran belanja daerah dengan pengawasan yang seksama harus dilakukan gubernur dan wakil gubernur yang baru untuk memprioritaskan program pengentasan kemiskinan di Jawa Barat,” pinta Mardiyanto.

Mardiyanto juga mengatakan bahwa hingga saat ini Indonesia telah menyelenggarakan 375 pilkada setingkat provinsi dan kabupaten/kota, sebanyak 5 persen di antaranya bermasalah. "Maluku Utara hendaknya belajar dari Pilkada Jabar." Katanya.

Sementara itu, Wakil Walikota Tangerang, Rano Karno yang dimintai komentarnya mengatakan, trend public figure jadi politisi, sudah menjadi sistem politik yang baru. Hal itu terbukti dengan kemenangan Dede Yusuf sebagai wakil gubernur Jabar yang baru.

“Saya yakin Gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang baru ini punya strategi sendiri untuk merealisasikan program itu,” ujar Rano Karno.

H Ahmad Heryawan - H Dede Yusuf menjadi Gubernur/ Wakil Gubernur Jawa Barat setelah memenangkan Pilkada Jawa Barat yang berlangsung 13 April 2008 lalu. Pasangan ini mengungguli dua pasang kandidat lainnya, yakni H Danny Setiawan - H Iwan Ridwan Sulanjana H Agum Gumelar - H Nu`man Abdul Hakim. Argus Firmansah/Jurnal Nasional/Bandung)

Gubernur Jawa Barat Dilantik

Pasangan Ahmad Heryawan dan Yusuf Macan Effendi (Dede Yusuf) akan diambil sumpah jabatan dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih untuk periode 2008-2013, pada hari ini, Jumat (13/6) di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Bandung.

Kabag Humas dan Protokol Setda Jawa Barat, Eddi S. Holil kepada Jurnal Nasional mengatakan, seluruh persiapan teknis termasuk anggaran yang maksimal mencapai Rp100 juta rupiah, sudah selesai 90 persen.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden No 41/P tahun 2008 dan Radiogram keputusan Mendagri No. 080/1567/SJ mengenai agenda DPRD Provinsi Jabar untuk melaksanakan rapat paripurna pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih untuk periode 2008-2013.

“Acara rapat paripurna pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih untuk periode 2008-2013 sudah siap dilakukan. Semua masalah teknis sudah diselesaikan,” kata Eddi S. Holil di Gedung Merdeka, jalan Asia Afrika, Bandung, Kamis (12/6) siang.

Jumlah tamu undangan yang hadir sebanyak 1.500 orang, dan akan mendapat pengamanan cukup ketat dari aparat kepolisian setingkat Polda Jawa Barat, Polwiltabes Kota Bandung, dan Polres terkait.

Kasubdin Humas Polda Jabar Kombes. Pol. Dade Ahmad mengatakan, pengamanan acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih untuk periode 2008-2013 sudah dikoordinasikan dengan jajaran terkait untuk menjaga suasana tetap aman untuk kelancaran acara tersebut.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan semua pihak agar menjaga situasi dan kondisi tetap aman dan kondusif untuk menjaga citra Pilkada Jawa Barat sebagai bentuk demokrasi yang paling tertib dan aman di seluruh Indonesia,” kata Dade Ahmad.

Pasangan H Ahmad Heryawan dan H Yusuf Macan Effendi (Hade) yang diusung PKS dan PAN pada Pilkada Jabar April 2008 lalu, mengalahkan dua kandidatnya. Masing-masing, pasangan Danny Setiawan - Iwan Sulanjana yang diusung Partai Golkar dan Partai Demokrat. Dan pasangan Agum Gumelar - Nu`man A Hakim yang diusung koalisi tujuh partai antara lain oleh PDIP, PPP, PKB, dan Partai Bulan Bintang. (Argus Firmansah/Jurnal Nasional/Bandung)

Tindak Pidana Pembajakan Software Menurun

Kasus pelanggaran hak cipta piranti lunak atau software bajakan di Indonesia pada 2007 mengalami penurunan yang signifikan. Pada 2006, kasus software bajakan yang ditangani Kepolisian RI sebanyak 1.443 kasus, tapi pada 2007 turun drastis menjadi 598 kasus. Meski demikian kepolisian masih menilai bahwa tindak pidana di urutan pertama di Indonesia adalah pembajakan software.

Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskim) Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Paulus Purwoko, MDA, mengatakan penurunan itu itu tidak lepas dari gencarnya upaya aparat Kepolisian dalam mengawasi dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran software. Itu dikatakannya usai jumpa pers “Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Hak Cipta Software oleh End-User” di Galeri Ciumbuleuit Apartement, Jalan Ciumbuleuit Bandung, Kamis (12/6) pagi.

Program “Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Hak Cipta Software oleh End-User” dilaksanakan oleh aparat penegak hukum se-Indonesia - dengan BSA (Bussnies Saftware Alliance) Indonesia bagi 120 orang anggota kepolisian, Jaksa, dan PPNS se-Indonesia di Bandung mulai 12 –13 Juni 2008 di Hotel Ciumbuleuit Bandung.

“Pembarantasan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual memang menjadi fokus pemerintah dan aparat penegak hukum saat ini,” kata Paulus di Galeri Ciumbuleuit Apartement, Jalan Ciumbuleuit Bandung, Kamis (12/6) pagi.

Kepala Unit I Indag Direktorat II Eksus Bareskrim Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Rycko Amelza Dhaniel, menambahkan pada 2007, Kepolisian berhasil menangkap 12 tersangka pengguna software bajakan untuk pabrikan, 61 orang duplikator, dan 668 pedagang. tiga bulan terakhir ini jumlah tersangka pelanggaran piranti lunak yang berhasil dijaring baru 16 orang duplikator dan 36 pedagang.

”Wilayah yang paling banyak kasus pelanggaran hak cipta ini ada di daerah DKI Jakarta dan Jawa Timur,” kata Rycko.

Paulus juga menjelaskan, belakangan ini telah terjadi perubahan modus operandi penggandaan software bajakan dari sebelumnya dilakuan secara pabrikan menjadi industri rumahan (home industry) dengan menggunakan cakram atau cd burning. Hal ini, kata Paulus, membuat pengawasan menjadi semakin sulit.

Prosedur penanganan tindak pidana software, kata Paulus, sampai saat ini baru dibentuk hingga tingkat Kepolisian Daerah (Polda). Struktur di bawahnya belum dibentuk, kecuali untuk kota-kota besar. Namun fungsi pengawasan tersebut tetap melekat pada tingkat Polres dan Polsek untuk efektifitas pengawasan dan penindakan.

Selain melakukan pelatihan terhadap aparat penegak hukum, kata Paulus, pemberantasan software bajakan juga harus dilakukan dengan memperketat pengawasan terhadap masuknya barang-barang untuk memproduksi software bajakan, seperti pengawasan di bandar udara.

”Untuk itu kerjasama yang baik dengan dinas bea dan cukai penting akrena itu adalah tugasnya,” ujar Paulus.

Paulus menegaskan, kepolisian tidak melakukan razia terhadap perseorangan. Sebab prioritas pemberantasan software bajakan adalah corporate end user piracy, yaitu perusahaan yang melakukan pembajakan untuk kepentingan komersial.

Karena itu, kata paulus, bila ada razia software bajakan yang mengaku dari Kepolisian ke rumah-rumah atau tempat-tempat umum, masyarakat dihimbau untuk minta aparat btersebut memperlihatkan identitas dan surat tugasnya.

Bantahan serupa juga disampaikan Kepala Perwakilan BSA (Bussnies Saftware Alliance) Indonesia Donny A.Sheyoputra, bahwa anggota BSA tidak ada yang terlibat dalam razia itu. ”Fokus kami tetap kepada perusahaan yang melakukan pembajakan untuk kepentingan komersil,” ujarnya.

“Ternyata pembajakan software di tiga negara yang sebelumnya tidak tersurvei itu justru lebih buruk dari Indonesia,” tambah Donny.

Berdasarkan laporan tahunan BSA dan International Data Center (IDC) pada 2005 menyebutkan bahwa 87% software yang diinstal dalam komputer yang beredar di Indonesia pada tahun 2004 adalah software bajakan. Namun berkat adanya upaya hukum terhadap para pembajak, angka ini turun menjadi 85% pada tahun 2006.

”Nilai kerugian akibat peredaran software ilegal itu mencapai US$350 juta atau sekitar Rp 3,2 triliun,” kata Donny.

Penggunaan software bajakan dipastikan merugikan negara karena para pembajak tidak membayar pajak. Di pihak lain, pembajakan sangat merugikan industri software karena tidak bisa bersaing dengan software bajakan yang hampir tak mengeluarkan biaya. Keadaan ini akan membuat daya saing industri software semakin lemah dan membuat calon investor tidak tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

”Polisi tidak pernah melakukan razia terhadap perseorangan, seperti di bandara. Hukum ditegakkan sebagai bentuk rekayasa sosial untuk mengubah perilaku masyarakat yang malas dengan membajak karya cipta negara lain,” ujar Paulus di akhir jumpa pers di Galeri Ciumbuleuit Apartement, Jalan Ciumbuleuit Bandung, Kamis (12/6) pagi. (Argus Firmansah/Bandung)

Kapolda Jabar Bertekad Bersihkan Jawa Barat

Jawa Barat memiliki banyak permasalahan yang tersembunyi dan tuntas dengan tidak ada kejelasan. Kondisi itu membuat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat Irjen. Pol. Susno Duadji bertindak tegas terhadap siapapun tanpa pandang bulu demi menegakkan hukum.

Tugas kepolisian adalah melayani dan melindungi masyarakat. Polisi, kata Susno Duadji, harus memihak rakyat kecil. Tugas kepolisian perlu didukung pula oleh berbagai pihak di instansi pemerintah termasuk masyarakat sendiri dalam upaya membenahi Jawa Barat dari segi hukum.

Sesepuh dan tokoh Jawa Barat berdialog dengan Kapolda Jabar, Selasa (10/6) pagi, untuk membincangkan pembenahan Jawa Barat ke depan. Pertemuan yang bertajuk Silahturahmi Tokoh dan Sesepuh Jabar dengan Kapolda Jabar itu dihadiri oleh mantan Gubernur Jawa Barat, R. Nuriana dan tokoh-tokoh lain dari berbagai golongan.

Polda Jabar selama kepemimpinan Irjen. Pol. Susno Duadji bekerja keras membersihkan Jawa Barat dari berbagai masalah seperti pungutan liar, kriminalitas, korupsi, pembalakan liar dan memerangi geng motor untuk menjadikan Jawa Barat sebagai daerah teraman dan kondusif.

Masalah pajak di Jawa Barat menurut Kapolda Jabar hampir 90% terjadi kebocoran. Untuk mengungkap kasus itu Kapolda Jabar sudah berkoordinasi dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan harapan pajak di Jawa Barat bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Juga kasus penimbunan pupuk bersubsidi yang dibeli oleh seseorang yang tidak memiliki tanaman. Polda Jabar sudah menyita ratusan ton sampai hari ini.

Pungli ya korupsi harus dihukum. Bila ada anggota kepolisian di Jawa Barat yang korupsi saya copot hari itu juga. Dan proses hukum penanganan kasus paling lama enam bulan agar ada kepastian penyelesaiannya.

Jabar dikenal daerah yang agamis, maka Polda Jabar memerangi miras sampai bersih. Polda Jabar sudah menyita 1.600 botol miras saat ini. Minuman keras di lingkungan Polsek akan menjerumuskan Kapolseknya karena artinya ada setoran ke Kapolsek tersebut.

Susno Duadji menghimbau kepada masayarakat Jawa Barat agar bersikap tegas terhadap ketidakadilan. “Jangan takut melawan ketidakadilan,” ujar Susno Duadji didampingi Solihin GP.

Bandung banyak pengusaha di bidang industri yang memiliki surat Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) tetapi banyak juga pencemaran yang merusak lingkungan. Dan yang bertanggungjawab terhadap masalah itu adalah instansi yang terkait.

Di Jawa Barat mempunyai kekayaan bumi yang melimpah akan tetapi banyak pengusaha yang memanfaatkannya secara liar, untuk itu Polda Jabar akan bertindak tegas untuk membersihkan Jawa Barat terhadap pelanggaran undang-undang.

Usai pemaparan dan diskusi interaktif anatara Kapolda Jabar dengan tokoh dan sesepuh Jawa Barat, Solihin GP, sesepuh Jawa Barat, mengatakan bahwa sesepuh atau tokoh Jawa Barat jangan hanya diam saja dengan melihat dan menggerutu, tapi harus berperan aktif dalam membenahi Jawa Barat ke depan.

Ia juga mengatakan dukungannya kepada Susno Duadji agar tetap menjadi Kapolda Jabar, atau menjadi Kapolri karena kinerjanya yang baik sampai saat ini.

“Kita harus ikut aktif membenahi semua masalah diu Jawa Barat,” kata Solihin GP dalam acara Silahturahmi Tokoh dan Sesepuh Jabar dengan Kapolda Jawa Barat di restoran d’Palm, jalan Lombok, Bandung, Selasa (10/6) pagi. (Argus Firmansah/Bandung)

Pelaksanaan SKB Ahmadiyah di Jawa Barat Lancar

Pasca dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri mengenai aktivitas kelompok Ahmadiyah yang dikeluarkan oleh pemerintah pada hari Senin (9/6) kemarin.

Yang berisi Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat dengan dasar UU Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, mengamanatkan peringatan dalam bentuk SKB.

Kapolda Jabar menyatakan bahwa daerah Jawa Barat aman dan kondusif. Hal itu, kata Susno Duadji, merupakan komitmen bersama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam yang ada di Jawa Barat dengan Polda Jabar.

“Dalam hal keamanan kepolisian akan menjaga semua aset milik Ahmadiyah sesuai undang-undang. Ahmadiyah akan menutup kegiatannya serta tidak akan menimbulkan kericuhan,” papar Susno Duadji kepada wartawan usai acara Silahturahmi Tokoh dan Sesepuh Jabar dengan Kapolda Jawa Barat di restoran d’Palm, jalan Lombok, Bandung, Selasa (10/6) pagi.

Daerah Bogor, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Majalengka dan Bandung akan diawasi dengan ketat oleh Polda Jabar sejauh diperlukan untuk menjaga suasana tetap aman dan kondusif.

Mengenai pelaksanaan ibadah kelompok Ahmadiyah di Jawa Barat, tambah Susno Duadji, tetap akan dilindungi bila tidak melecehkan agama lain, karena dalam Undang-undang peribadatan tidak dilarang.

“Kalau ibadah mereka (Ahmadiyah - red) melanggar undang-undang maka polisi akan bertindak. Dan perlu diketahui bahwa SKB tidak ada hukumannnya,” tegas Susno Duadji.

Kapolda Jabar juga menegaskan bahwa tugas pembinaan kepada masyarakat Ahmadiyah adalah tugas instansi lain. Kepolisian hanya bertugas menegakkan hukum.

Kapolda Jabar juga menyatakan siapapun yang melakukan ancaman dengan kekerasan itu melanggar undang-undang,” tegas Susno Duadji.

Sementara itu situasi di lingkungan meskid Al-Mubaroq, jalan Taman Pahlawan, Bandung, aman dan kondusif dengan beberapa anggota polisi yang ditugaskan mengamankan lingkungan tersebut. (Argus Firmansah/Bandung)

Komunitas Underground Bandung Membuka Diri

Komunitas Underground Bandung membuka diri pada pihak pemerintah dan aparat keamanan kota Bandung. Mereka sepakat untuk membangun komunikasi yang baik berbagai pihak sehingga pemerintah kota Bandung dapat memfasilitasi kegiatan anak-anak muda Underground Bandung serta memperbaiki stigma miring tentang Underground Bandung.

Hal itu dinyatakan Askary Wirantaatmaja, Dinas Pariwisata Daerah (Diparda) Kota Bandung dalam seminar “KOMUNITAS LITERASI UNDERGROUND BANDUNG, BANGKITLAH!” di Gedung Indonesia Menggugat, jalan Perintis Kemerdekaan No. 5 Bandung, Minggu (8/6) malam kemarin.

Literasi kalangan Underground Bandung dipandang penting untuk menjadi media komunikasi antara masyarakat yang selama ini termarjinalkan dengan pihak pemerintah kota Bandung dan aparat kepolisian kota Bandung.

Seminar itu sekaligus menjadi momentum sejarah, karena pertemuan itu baru pertama kali dilakukan untuk saling mengemukakan aspirasi.

“Pemkot Bandung menganggap warganya sebagai anak-anak Pemkot Bandung, semikian halnya dengan anak-anak Underground,” ujar Askary Wirantaatmaja.

Askary Wirantaatmaja juga menghimbau agar generasi muda yang tergabung dalam komunitas Underground Bandung saling menghormati, menghargai dan taat hokum untuk menjadikan kota Bandung lebih kondusif.

Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kota Bandung itu mengatakan bajwa kota Bandung menyandang predikat kota teraman dan yang paling kondusif di Indonesia, dan citra itu harus dipelihara bersama-sama.

Kondusifitas kegiatan komunitas anak muda Bandung, tambah Azkary, diharapkan bisa memberi contoh ke komunitas yang ada di kota lain di Indonesia.

Bandung saat ini memperoleh pendapatan dari asset wisata sebesar 105 miliar rupiah per tahun. Dan kegiatan literasi Underground dapat menjadi energi positif dari komunitas bawah tanah itu yang selama ini mendapat stigma negatif dari masyarakat karena ekspresi musiknya.

Pemkot Bandung, kata Azkary, akan memebrikan fasilitas dan wadah yang representatif untuk mewadahi kreatifitas anak-anak underground Bandung.

Seminar yang bertujuan untuk memperbaiki citra komunitas Underground Bandung malam itu menghadirkan pembicara Prof. Dr. Bambang Sugiharto (budayawan), Komisaris Polisi Oo Rusdita (Waka SatIntel Polwitabes Bandung), Kimung (penulis novel “Myself: Scumbag), Askary Wirantaatmaja (Dinas Pariwisata Daerah Kota Bandung), Erwan Juhara (Humas IKAPI Jabar) dan Uyung Carrey (penulis buku), serta dihadiri masyarakat Underground Bandung.

Oo Rusdita yang mewakili Kapolwiltabes Bandung mengatakan pihak kepolisian akan senantiasa melakukan tugas mengayomi dan melindungi masyarakat.

“Polisi Bandung tidak pernah menghambat atau mencekal kegiatan anak muda atau masyarakat Underground Bandung. Kami malah mendukung semua kegiatan positifnya,” tegas Komisaris Polisi Oo Rusdita.

Prof. Dr. Bambang Sugiharto, sebagai budayawan, menjelaskan latar belakang sejarah komunitas Underground di Inggris dan Amerika sebagai bentuk ekspresi masyarakat yang menentang kapitalisme karena mereka termasuk masyarakat yang tidak tersejahterakan oleh pemerintahnya.

Bambang Sugiharto juga menggambarkan bahwa komunitas Underground di Bandung memiliki kesamaan visi dengan akar komunitas itu, namun demikian bambang mengatakan bahwa komunitas Underground di Bandung dapat dikatakan belum disertai perenungan ideologis seperti komunitas sejenis di Eropa atau Amerika.

Bambang Sugiharto dengan kacamata sejarah kebudayaan menyatakan bahwa kelompok Underground atau masyarakat bawah tanah itu justru sekelompok masyarakat yang paling kritis terhadap fenomena sosial politik yang terjadi di daerahnya.

“Kalangan ini sebagai kaum perenung dan tidak mau masuk mainstream,” kata Bambang Sugiharto. Mereka layak mendapat fasilitas untuk berkreasi dan wadah yang bisa mengakomodasi kegiatan dan ekspresi mereka.

Kimung melihat Uyung Carey dengan bukunya yang berjudul Argumentasi Antara Logika dan Keyakinan sebagai bentuk keberanian untuk mengungkapkan pikiran ke dalam dunia literasi.

Kimung sebagai aktivis Underground di Ujungberung, Bandung, memandang literasi penting untuk dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat luas perihal Underground Bandung selain dunia musik yang digeluti sehari-hari.

“Semua orang berhak menusliskan sejarahnya sendiri. Yang tidak menulis saya anggap manusia purba,” pungkas Kimung.

Uyung Carey, penggagas seminar literasi Underground Bandung, memandang perlu sebuah komunikasi yang baik dengan semua pihak meski diakuinya bahwa tidak semua kalangan Underground Bandung mau membuka diri terhadap orang lain di luar komunitasnya.

Literasi Underground Bandung bisa menjadi medium pembelajaran dan pembacaan diri komunitas Underground Bandung.

“Saya ingin menyatukan komunitas Underground Bandung untuk memperbaiki stigma negatif masyarakat terhadap komunitas itu,” kata Uyung Carey menjelaskan.

Pada akhir seminar dibuatlah kesepakatan antara pihak pemerintah dan kepolisian kota Bandung serta komunitas Underground Bandung untuk saling membuka diri dan sering berkomunikasi sehingga terjalin hubungan yang kondusif dan harmonis untuk sama-sama memajukan kota Bandung.

Pertemuan itu justru memunculkan satu hal yang sifatnya paradoks. Yakni esensi keberadaan Underground yang anti kemapanan dan kapitalisme, bahkan tidak ambil perduli dengan pemerintahan. Dalam pertemuan terdapat kesepakatan tidak tertulis untuk saling mendukung dalam upaya memajukan kota Bandung oleh para aktivis Underground Bandung.

Mereka meyepakati untuk berdamai dengan saling mengomunikasikan keinginan masing-masing antara pemerintah, kepolisian dengan kalangan Underground Bandung.

“Komunitas ini bagus karena mau muncul ke permukaan sehingga bisa bersinergi dengan Pemkot Bandung,” pungkas Azkary usai seminar tersebut.

Azkary juga mengungkapkan visi kota Bandung yang akan menjadi ikon kota kreatif di dunia dengan bantuan dari lembaga British Council. Sebuah program yang selama ini didengungkan komunitas Undergound mapan yang berpayung sebuah yayasan dengan sumber pendanaan dari sebuah lembaga multinasional di Eropa.

Mengapa tidak dibiarkan saja Underground Bandung dengan dunia militansinya, tanpa harus berpangku tangan kepada lembaga asing atau pemerintah? Sesuai dengan cita-cita ideologis komunitas Underground yang sesungguhnya. Sebuah masyarakat yang berdikari dengan industri kreatif yang dimilikinya untuk menopang pergerakan mereka.

Acara yang digelar satu hari itu diselenggarakan oleh LawangBuku, Tangga Surga Entertainment bekerjasama dengan Perpustakaan “Mashudi” Indonesia Menggugat dalam rangka 100 Tahun Kebangkitan Nasional, Hari Buku Nasional.

Pemutaran Film Dinamika Musik Underground & Literasi Bandung, peluncuran buku indie, orasi budaya, pameran literasi independent/self publisher, bazaar distro-buku-clothing. Acara itu juga dimeriahkan dengan live music Underground bandung dari 18th Percussion, Rocky Raccoon, Gabba-Gabba, PIN, Essexcrable, Outright, dll. (Argus Firmansah/Bandung)

Pelatihan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di SMK

Puluhan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Falah Bandung mendapat pelatihan mengenai pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya dari PT Altari Energi Surya, Jakarta, selama empat hari untuk memberikan pengetahun teknis dan manfaat tepat guna.

Para siswa kelas tiga yang sudah menempuh Ujian Nasional dan beberapa alumni SMK Al Falah dibekali pengetahuan umum tentang energi radiasi matahari dan dan proses konversi menjadi tenaga listrik dengan teknologi Solar Home System (SHS).

Direktur PT Altari Energi Surya H. Ir. Ayi Hambali Soemantri mengatakan bahwa pelatihan itu dilakukan untuk membina siswa SMK memahami cara kerja pembangkit listrik tenaga surya sekaligus bagaimana membuat instalasi SHM itu. Sehingga para siswa memiliki keahlian kerja usai lulus dari SMK.

“Kami akan merekrut sebanyak 30-40 siswa SMK untuk dilatih menggunakan pembangkit tenaga surya ini dan kemudian dipekerjakan di perusahaan kami,” kata H. Ir. Ayi Hambali Soemantri di SMK Al Falah, Jalan Cisitu Baru, Bandung, Senin (9/6) pagi.

Krisis energi listrik yang dialami PT PLN (Persore) di Bandung, Jawa Barat, mendorong perusahaan swasta seperti PT Altari Energi Surya untuk mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan energi matahari sebagai energi alternatif untuk masyarakat pedesaan.

Ayi Hambali Soemantri yang juga menjadi pimpinan yayasan di SMK itu mengatakan bahwa pelatihan teknologi listrik ini sudah lama dilakukan sejak tahun 2002 dengan perusahaan BUMN dan BUMD di seluruh Indonesia. Siswa SMK dipilih untuk mendapatkan pengetahuan ini dengan harapan para siswa dapat pilihan pekerjaan yang jelas.

“PLTS banyak dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan yang yang belum terjangkau layanan dari PLN. Tapi memang mahal harga perangkat ini,” pungkas Ayi hambali Soemantri.

Dengan target 7000 unit menjangkau wilayah nasional, siswa SMK yang telah terpilih itu kemudian akan didistribusikan untuk membantu masyarakat mendapatkan instalasi PLTS tersebut.

Asep Tursana, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Al Falah, mengatakan kepada Jurnal Nasional bahwa pelatihan semacam ini sudah sering dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan termasuk PT PLN (persero). Tujuannya untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada siswa-siswanya.

“Saya berharap dengan pelatihan anak-anak setelah lulus bisa bekerja karena mereka banyak berasal dari keluarga kurang mampu,” ujar Asep Tursana di SMK Al Falah, Jalan Cisitu Baru, Bandung, Senin (9/6) pagi. (Argus Firmansah/Bandung)

Alumni IPDN Dilaporkan ke Polisi

Seorang mahasiswi dari perguruan tinggi swasta di Bandung berinisial ES, melaporkan pacarnya MF, wisudawan IPDN Jatinangor, ke kantor Polres Bandung, Jawa Barat. Didampingi Inu Kencana, pelapor merasa ditipu oleh pelaku yang melarikan diri, setelah dua tahun melakukan hubungan suami istri di luar nikah.

Pelaku ES asal Gorontalo ini, telah melarikan diri pada Sabtu (7/6) malam, tanpa pesan kepada ES. Padahal sebelumnya, pelaku pernah menjanjikan akan menikahinya.

Korban memaparkan, MF telah menidurinya sejak Agustus 2006 secara paksa dengan menggunakan obat tidur. Kepada wartawan di kantor Polres Bandung Tengah, Minggu (8/6), ES mengatakan, keperawanannya direnggut oleh MF pada bulan Agustus 2006 di rumah nenek pelaku di kawasan Turangga, Bandung.

Hubungan suami istri pun sering dilakukan MF dan ES dan berulang-ulang selama dua tahun terakhir ini. Hingga ES pun mengaku kepada polisi bahwa hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Namun, setiap berhubungan badan, pelaku selalu memberikan obat tidur kepada korban untuk diminumnya.

Inu Kencana mengatakan akan datang lagi ke kantor Polres Bandung Tengah dengan tiga orang pengacara pada tanggal 10 Juni 2008, untuk membuat Berita Acara Pekara (BAP) untuk mengungkap kasus tersebut.

Kasus ini, menurut Inu Kencana, harus dituntaskan untuk mengungkap perilaku seks bebas di lingkungan IPDN. “Persetubuhan suka sama suka pun, tidak boleh dilakukan praja IPDN,” ujar Inu Kencana.

“Saya sudah laporkan hal ini kepada Rektornya. Tapi kan, Rektor IPDN teman orang tuanya (MF Red). Dia pergi secara diam-diam tadi malam, dan saya merasa dibohongi,” ujar ES sambil menutup wajahnya dengan topi jaket hitam.

ES menyatakan tidak menuntut uang atau apa pun kepada keluarga MF. Hal ini dilakukan untuk kebaikan MF dan dirinya. “Saya ingin kasus ini diselesaikan dengan baik,” kata ES.

Kanit Restik, Polres Bandung Tengah, Ipda Ardi Kurniawan mengatakan, pihak kepolisian menunggu pembuatan BAP oleh korban yang ingin didampingi oleh pengacaranya. Pertemuan korban yang didampingi Inu Kencana dengan pihak kepolisian, baru pada tahap koordinasi kasus.

“Perlakukan MF kepada korban sudah dilakukan pada tahun 2006. Kalau mau dituntut pasal perkosaan harus ada buktinya. Untuk sementara, kami melihat kasus ini sebagai kasus perlakuan menyenangkan. Karena sudah berulang-ulang dilakukan, tapi setelah dijanjikan ternyata kabur,” ujar Ipda Ardi Kurniawan. (Argus Firmansah/Jurnal Nasional/Bandung)

Tarif Telepon dan SMS Murah Dari Esia

Provider telepon cdma, Esia, menggelar ajang promosi telepon murah dan sms murah di kota Bandung mulai Jumat (6/6) hingga hari Minggu (8/6) dengan membagi-bagikan handphone Esia dan uang tunai 6 juta untuk pengguna Esia yang berhasil menerima tantangan “Tantangan Ngoceh 6 Jam”. Gelaran Esia itu disambut antusias oleh remaja kota Bandung.

PT Bakrie Telecom Tbk dengan investasi 600 juta Dollar AS untuk 25 tahun ke depan menyatakan optimisme tinggi dapat terus meningkatkan keuntungan dengan peningkatan pengguna layanan produk Esia. Pada tahun 2007 subscriber atau pengguna Esia mencapai 3,8 juta orang, dan pada bulan Maret 2008 sudah meningkat dengan pencapaian 4,49 juta pengguna layanan Esia.

“Kami optimis masyarakat pengguna cdma makin sadar dengan efisiensi dan efektifitas penggunaan telepon dan seluler, oleh karena itu kita buat tarif murah sesuai penggunaan nya, ”kata Cooperate Communication PT Bakrie Telecom Tbk, A. Noorman Iljas di Bandung Indah Plaza, Bandung, Jumat (6/6) sore.

Promosi kegiatan Esia ini diupayakan masyarakat kota BAndung mengetahui bahwa Esia memiliki tariff sms Rp.1/karakter dan tariff bicara sebesar Rp.50/menit.

Pada tahun 2008 Esia sudah menjalankan program BTS Tower bersama sebanyak 80% secara nasional. Sementara di Jawa Barat, Esia sudah membangun infrastruktur untuk meningkatkan layanan sebanyak 215 BTS.

A. Noorman Iljas juga mengatakan kepada Jurnal Nasional bahwa pihaknya membuka kesempatan kepada masyarakat setempat untuk membangun kemitraan usaha untuk meningkatkan perekonomian di kota dan kabupaten.

Masyarakat dapat membuka kerjasama kemitraan dengan membuka Gerai Esia di daerah masing-masing. Kemitraan itu, kata A Noorman Iljas, sudah dilakukan di daerah Pasuruan, Jatim, dan daerah lain di Jawa Tengah. Hal itu merupakan salah satu bentuk upaya membangun hubungan yang saling menguntungkan, tukas A Noorman Iljas. (Argus Firmansah/Bandung)

Pemprov Jabar Siap Lantik Gubernur dan Wagub Jabar Baru

Pemprov Jabar siap menggelar pelantikan Gubernur dan Wagub Jabar yang baru untuk periode 2008-2013. Hal itu dikatakan oleh pim panitia dari Setwan DPRD Jabar, Jumat 6/6) pagi usai rapat terakhir persiapan pelantikan yang dipimpin Asisten Pemerintahan Setda Pemprov Jabar, Tjatja Kuswara.

Rapat tersebut dihadiri oleh tim panitia dari Pemprov. Jabar, tim panitia dari Setwan DPRD Jabar serta jajaran Kepolisian.

“Berdasarkan hasil rapat, semua pihak telah mempersiapkan langkah-langkah teknis untuk menyukseskan jalannya pelantikan. Anggaran pelantikan itu tidak lebih dari 100 juta rupiah,” kata Kabag Humas dan Protokol Setwan DPRD Jabar Eddi S. Holil di Gedung Sate Bandung, Jumat (6/6) pagi.

Pada pertemuan tersebut, menurut Eddi, telah disepakati bahwa pelantikan Gubernur/Wagub Jabar Periode 2008-2013 akan berlangsung pada 13 Juni 2008 bertempat di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Bandung, pada pukul 08.30 - 11.30 WIB. Gubernur dan Wagub terpilih periode 2008 - 2013, yaitu H. Ahmad Heryawan dan H. Dede Yusuf akan dilantik Mendagri, Mardiyanto atas nama Presiden RI.

Sekitar 1.500 undangan akan hadir dalam acara pelantikan tersebut, antara lain: para tokoh Jabar, Muspida Jabar, para pejabat di lingkungan Pemprov Jabar, Muspida Jabar, Ketua parpol DPRD Jabar, anggota DPR/MPR RI asal dapil Jabar sebanyak 96 orang, anggota DPD asal Jabar sebanyak 4 orang, anggota DPRD DKI Jakarta karena Gubernur Jabar terpilih Ahmad Heryawan menjadi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta serta wartawan sebanyak 113 orang.

“Para politisi nasional sesuai permintaan beberapa parpol juga dijadwalkan akan hadir, antara lain Sutrisno Bahir, Tifatul Sembiring, Amien Rais. Di sisi lain, para kandidat peserta Pilgub juga akan diundang,” sambung Eddy Holil. (Argus Firmansah/Bandung)

Hak Pendidikan Bagi Semua Anak Difabel

Semua anak bangsa Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Hal itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Anak-anak difabel, anak dengan keterbatasan fisik atau mental, juga dijamin oleh pemerintah hak pendidikannya.

Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak anak-anak dengan kebutuhan khusus itu tidak bisa mengenyam pendidikan secara layak setara dengan anak-anak Indonesia yang hidup normal.

Sebuah forum yang bertajuk “Pendidikan Kesetaraan Untuk Anak Difabel” yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Mashudi dan Rumah Belajar Nusantara bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional mengungkap masalah hak pendidikan untuk anak difabel di Gedung Indonesia Menggugat, Jln. Perintis Kemerdekaan 5 Bandung, Kamis (5/6) pagi.

Dante Rigmalia, praktisi pendidikan luar biasa di Jawa Barat, menjelaskan di depan forum sebagai pembicara bahwa pendidikan untuk anak-anak difabel di Jawa Barat tidak terlaksana dengan baik. Fakta bahwa masih banyak anak-anak difabel yang belum mendapatkan pendidikan dasar yang layak dari pemerintah bukan kenyataan yang baru.

Yang terserap dalam lembaga pendidikan formal baik negeri dan swasta saat ini hanya 9000 anak atau 2/3 dari total anak difabel yang ada di Jawa Barat. Sosialisasi program pendidikan untuk anak difabel pun tidak efektif dan tidak maksimal karena masalah pendataan yang buruk di Dinas Pendidikan kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat.

Padahal pemerintah Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mencanangkan Pendidikan Untuk Semua dengan tujuan mencerdaskan anak-anak di Jawa Barat, termasuk anak dari keluarga miskin.

Dante Rigmalia sebagai anggota Pokja Pendidikan Inklusif di dalam program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengakui bahwa peran pemerintah melalui dinas terkait tidak bias diharapkan memecahkan masalah sarana dan prasarana pendidikan untuk anak-anak difabel.

“Pendidikan yang ada tidak bias mengakomodasi pendidikan anak difabel,” kata Dante Rigmalia di Gedung Indonesia Menggugat, Kamis (5/6) pagi.

Tidak ada kesamaan visi pada tenaga kependidikan di lingkungan pendidikan formal menyebabkan anak dengan kebutuhan khusus itu tidak memperoleh materi pendidikan yang benar. Karenanya, menurut Dante, dibutuhkan model pembelajaran untuk anak difabel sehingga mereka mendapatkan materi pendidikan dasar yang sama dengan anak normal.

Tenaga kependidikan harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tambahan untuk melayani anak dengan kondisi khusus, sehingga materi dapat diserap oleh anak. Hal lainnya adalah fleksibilitas kurikulum materi pendidikan. Fleksibilitas kurikulum pengajaran, menurut Dante, harus disesuaikan dengan kondisi anak agar terbentuk mentalitas sumber daya manusia yang mandiri.

“Semua pihak, stake holder, dan masyarakat harus terlibat untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak difabel,” ujar Dante Rigmalia.

Kajian pendidikan untuk anak difabel memang sudah banyak dilakukan tetapi belum diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah itu. Hanya sebagian masyarakat saja yang mau secara serius mengurusi pendidikan anak difabel melalui pembangunan infrastruktur pendidikan non-formal.

Semantara itu, Rifaat Amhariz, Konsultan Pendidikan Jakarta dan inisiator Rumah Belajar Nusantara, mengatakan bahwa pemerintah melalui dinas pendidikan yang ada di pusat tidak mau repot-repot melayani pendidikan anak difabel.

“Diknas tidak mau capek mengurus pendidikan difabel,” ujar Rifaat Amhariz di Gedung Indonesia Menggugat, Kamis (5/6) pagi.

Kondisi ini harus dibenahi oleh semua pihak, masyarakat, dengan mengubah paradigma belas kasihan terhadap anak difabel menjadi paradigma persamaan. Rifaat juga mengatakan bahwa kualitas pendidikan formal memang rendah.

Oleh karena itu pendidikan non-formal atau alternatif menjadi salah satu jalan untuk memberikan hak pendidikan kepada anak difabel. Anggaran 24 triliun rupiah untuk pendidikan nasional, dan 400 miliar rupiah untuk anggaran pendidikan difabel bisa dimaksimalkan untuk memajukan pendidikan anak-anak kebutuhan khusus itu.

Solusi yang lain, menurut Rifaat Amhariz, adalah pembangunan jaringan (networkning) antarsemua stake holder yang salah satunya menyerap lulusan tenaga kependidikan untuk diberi pengetahuan bagaimana melayani anak-anak difabel.

Rancangan program pendidikan dengan model pengajaran dan kurikulum berbasis komunitas berkemampuan khusus diharapkan dapat ditanggapi oleh semua pihak untuk bersama-sama memperjuangkan hak pendidikan anak-anak difabel. (Argus Firmansah/Bandung)