Hardiknas dan Kegagalan Ujian Nasional di Bandung

Ki Hadjar Dewantara pada tanggal 2 Mei merupakan simbol kebangkitan semangat bangsa Indonesia di bidang pendidikan, kemudian dinamai Hari Pendidikan Nasional oleh pemerintah. Infrastruktur pun dibangun untuk menunjang program buta huruf dan buat tulis. Tiada lain menuju kecerdasan bangsa, yaitu mencerdaskan rakyat Indonesia seluruhnya. Akan tetapi, pasca orde Reformasi pendidikan masih menjadi persoalan, dintaranya infrastruktur yang kurang memadai di daerah-daerah, kualitas dan kuantitas tenaga pengajar-guru, juga biaya pendidikan yang dinilai masih tidak terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang paling miskin. Sejumlah langkah untuk memajukan penddikan nasional dilakukan pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional, antara lain program wajib belajar 9 tahun bagi anak-anak Indonesia. Program wajib belajar inipun tidak berjalan sesuai target disebabkan oleh persoalan-persoalan mendasar yang tadi disebutkan. Kemudian, muncul ketidakadilan atau ketimpangan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Mulai dari kesejahteraan tenaga pengajar yang tidak seimbang di daerah-daerah hingga kualitas kurikulum serta sistem ajar yang cenderung mendidik tiap generasi menjadi pekerja. Momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2007 di Bandung bagi masyarakat pendidikan adalah sebuah renungan bagaimana pendidikan di Indonesia ke depan. Sejumlah kelompok mahasiswa, guru, juga pelajar sekolah menengah turut menyampaikan aspirasinya melalui sebuah aksi damai. Ini merupakan cerminan bahwa masyarakat kian kritis terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air. Di mana perwakilan kaum terpelajar ini bergabung dalam sebuah aksi massa membawa visi yang sama, yaitu menggugat pendidikan nasional. Massa yang menamkan dirinya Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) berduyun-duyun memadati Jalan Dipenogoro menuju Gedung Sate, Rabu (2/5). Mereka berkumpul dengan memperlihatkan poster-poster perlawanan terhadap “pendidikan anti-kapitalisme” di depan Kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat. Mahasiswa Islam dalam kelompok ini menyerukan perubahan atas sistem pendidikan nasional Indonesia yang ditujukan kepada pemerintah SBY-Kalla. “Selamatkan Pendidikan Tinggi Indonesia dari Kapitalisme dan Liberalisme” menjadi judul aksi damai dalam merayakan Hardiknas pagi itu. Perwakilan mahasiswa Islam dari berbagai daerah di Indonesia satu per satu menyuarakan aspirasinya di depan massa mereka, di depan Kantor pusat pemerintahan Jawa Barat. Mereka menolak sistem kapitalisme pendidikan yang diprogramkan pemerintah SBY-Kalla. Di dalam orasinya, Darminto Kornas BKLDK, menyatakan “Menolak dengan tegas adanya rencana pemerintah melegalkan RUU BHP, karena hal ini merupakan salah satu bentuk legalisasi ‘penjajahan’dari pihak asing dalam dunia pendidikan, serta sebagai bentuk intervensi asing terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia,…..menuntut kepada pemerintah agar segera merealisasikan jumlah anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN yang selama ini belum dilaksanakan…” Aksi damai itu juga dibubuhi sebuah dramatisasi pendidikan Indonesia yang tidak berkeadilan oleh para mahasiswa dengan teks-teks penanda intervensi asing melalui modalnya terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Aksi damai ini kemudian diikuti oleh kelompok HMI dengan menyanyikan yel-yel “Walaupun hidup seribu tahun kalau tak sekolah apa gunanya…” dan “Mana di mana sarangnya koruptor..sarangnya koruptor ada di Gedung Sate!” Setelah orasi menuntut pemerintah untuk perbaikan pendidikan Indonesia dengan sekolah gratis dan murah, sebuah ban mobil bekas dibakar salah seorang dari mereka seraya menyerukan ‘Allahu akbar…Allahu akbar…’ Gerakan solidaritas damai dari HMI mengeluarkan pernyataan berupa tuntuta, yaitu Pendidikan gratis dari SD-SMU, pemerintah segera membenahi sekolah-sekolah yang rusak, menuntut pemerintah dalam peningkatan kualitas pendidikan formal, perjelas kurikulum pendidikan, menuntut kesejahteraan guru, menolak komersialisi pendidikan, dll. Namun di tengah riuh yel-yel yang diteriakkan oleh mahasiswa dalam HMI ini seorang anggota Polri menyahut, “Allah ngga baker-bakaran uey!” dari balik pagar besi di samping pintu gerbang masuk ke kantor Gubernur pagi itu. Massa aksi bertambah setelah sekelompok massa aksi dari BKLDK long march meninggalkan tempat aksi, yaitu sekelompok mahasiswa dari Universitas Pasundan. Skenario aksi mereka hamper sama, menyanyikan yel-yel, orasi, beberapa perwakilan masuk ke gedung DPRD Jabar setelah difasilitasi oleh aparat keamanan – dari Polwiltabes dan Polda Jabar. Aksi massa yang dilakukan oleh BKLDK, HMI, Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, Front Perjuangan Rakyat, sama-sama menuntut pemerintah untuk segera menuntaskan perbaiakn infrastruktur untuk pendidikan yang lebih berkualitas ditunjang dengan regulasi pemerintah terhadap dunia pendidikan yang memihak kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sekolah murah dan atau sekolah gratis serta menolak komersialisasi pendidikan yang akhirnya menjadikan sekolah mahal menjadi aspirasi massa aksi pagi itu. Pada tengah harinya Kolisi Guru ‘Bersatu’ Jawa Barat juga mendatangi Gedung Sate dengan jumlah massa yang lebih minim. Iwan Darmawan, anggota Koalisi guru ‘Bersatu’ Jawa barat dalam wawancara di depan Gedung Sate, menyatakan tuntutan kepada pemerintah SBY-Kalla, yaitu segera sahkan Rancangan PP Guru yang menghambat sertifikasi guru sehingga tunjangan profesi yang dijanjikan pemerintah dapat terealisai, hentikan pemaksaan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan Ujian Nasional yang menentukan kelulusan siswa sehingga hak-hak guru untuk menentukan nasib para siswanya dapat dilaksanakan – ini disebabkan oleh keresahan masayarakat dan pemborosan dana baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Dalam orasinya, Iwan Darmawan menyatakan, Pemerintah tidak adil dengan keinginannya membuat standar tinggi kualitas pendidikan di sekolah. Bagaimana bisa memperoleh hasil yang sama bila infrastruktur di tiap-tiap sekolah tidak sama. Kolasi Guru ‘Bersatu’ Jawa Barat ini menuntut agar Ujian Nasional tidak dijadikan penentu kelulusan siswa. Iwan juga mengatakan adanya tekanan dan intimidasi dari pemerintah kepada guru-guru yang berani mengungkap pelanggaran Pelaksanaan Ujian Nasional kepada kepada media massa, untuk itu Koalisi Guru ’Bersatu’ mengharapkan DPRD Jawa Barat melakukan perlindungan kepada mereka sesuai dengan UU Guru dan Dosen. Tuntutan terakhir yang dinyatakan Iwan Darmawan sebelumnya pernah diungkapkan sebelum aksi massa menyambut Hardiknas, Rabu kemarin di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung. Sehubungan dengan kebocoran jawaban soal-soal mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional kemarin, Iwan Darmawan sempat ditegur oleh Kepala Sekolah juga pejabat Diknas Kota Bandung seputar informasi kebocoran jawaban yang melibatkan Dinas Pndidikan setempat. Penulis mendapat keterangan dari guru yang vocal di Bandung ini beberapa hari sebelum aksi massa, bahwa dirinya sempat dipanggil ke kantor Dirjen Pendidikan Nasional, Jakarta, untuk mengklarifikasi pernyataannya sehubungan dengan kasus kebocoran jawaban soal UN di Bandung, hingga seorang Iwan harus meminta perlindungan kepada Komnas HAM pusat, Jakarta, terkait dengan intimidasi dari pihak-pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan Ujian Nasional. Kasus kebocoran jawaban soal semua mata pelajaran UN di kalangan siswa sekolah menengat umum peserta UN di kota Bandung ini ditanggapi oleh siswa-siswa dengan heran. Anjar, salah satu siswa SMU 9 Bandung, mengatakan keheranannya, “Mengapa bisa bocor?” Dan dari keterangan siswa-siswa sekolah menengah umum ini penulis memperoleh informasi bahwa bocoran jawaban soal UN ini diterima oleh peserta UN di sekolah-sekolah favorit yang ada di kota Bandung. Melalui apa jawaban soal itu diberikan? Siswa-siswa yang diminta keterangannya mengenai hal ini mengaku bahwa jawaban soal UN ini diterima melalui sms (sort message service) dari sekolah lain. Semua mata pelajaran yang diujikan dalam UN ada jawabannya yang disebarkan melalui sms ini, terkecuali jawaban soal Bahasa Indonesia tidak seluruhnya benar. Menurut siswa yang enggan disebutkan namanya ini, mengaku bahwa jawaban soal ini ada yang diperolehnya dari lembaga kursus Villa Merah, Bandung. Kasus ini memang sempat merebak di daerah-daerah di luar Jawa. Namun anehnya media tidak melakukan investigasi menyeluruh dan diberitakan kepada seluruh masyarakat. Sekolah-sekolah di Bandung merupakan salah satu contohnya saja. Iwan Darmawan juga sempat dimintai pendapat oleh aparat kepolisian Jawa Barat – Polda – untuk menangkap siswa yang terbukti mendapat bocoran jawaban soal UN kemarin. Akan tetapi Iwan menyarankan agar kasus ini diselidiki secara tuntas, sampai menemukan bukti sumber kebocoran jawaban soal UN itu. Sebuah “Surat Kaleng” yang isinya peringatan tentang kasus bocoran jawaban soal UN diterima oleh Gedung Indionesia menggugat pada tanggal 16 April 2007, sehari sebelum pelaksanaan UN di kota Bandung, Jawa Barat. Namun surat itu tidak ditindaklanjuti. Sehingga dapat dikatakan bahwa kasus kebocoran jawaban UN ini memang sudah diketahui oleh beberapa pihak yang tidak mau menyebutkan identitas dirinya. Siswa-siswi menengah umum, SMU 12 dan SMU 9 Bandung, turut turun ke jalan dalam aksi massa menyambut Hardiknas 2 Mei 2007 di Gedung Sate, Bandung, kemarin. Di sana siswa menyatakan keprihatinannya dengan kasus UN yang ditutup-tutupi oleh pemerintah, pasalnya mereka merasa rugi bila kelulusan ditetukan oleh UN. Seorang guru Matematika yang mendampingi siswa-siswi SMU 12 mengatakan bahwa aksi mereka turun ke jalan adalah atas kesadaran mereka sendiri, yang memprihatinkan pendidikan di Indonesia; terlebih pendidikan yang mereka jalani di sekolah. “UN (Ujian Nasional –pen.) hanya proyek belaka. Pendidikan sekarang tidak adil. Pendidikan sekarang harus murah, kasihan mereka yang tidak punya biaya sehingga tidak bisa sekolah. Hapuskan saja UN, masa kelulusan ditentukan oleh ujian yang hanya tiga hari. Bagaimana bangsa mau maji bila pendidikan masih mahal,” ujar Irman Eka Septiarusli, siswa SMU 12 Bandung. dalam kesempatan yang bersamaan penulis mewawancara seorang siswa lain, adalah Dea Yunita, siswi kelas 10 SMU 12 Bandung. Sehubungan dengan kebocoran jawaban UN di Hari Pendidikan Nasional, Dea mengatakan, “Harusnya dinas lebih teliti dan ketat dalam menjaga soal UN. Dan saya sangat menolak UN, karena tidak adil kelulusan ditentukan oleh ujian teori yang tiga hari itu (Ujian Nasional –pen.), nilai-nilai praktik di sekolah tidak dilihat. Sekira pukul 13.00 waktu setempat, perwakilan dari DPRD Jawa Barat menemui massa aksi di tengah hujan deras di Bandung. Seruan mahasiswa dan siswa yang hadir di sana mengkritik pernyataan Andi Nur Arief, anggota Komisi E DPRD Jabar, yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan di Jawa Barat sedang diperjuangkan hingga mencapai 17% dari APBD Jabar. “Saya sepakat dan punya kawan untuk memperjuangkan perbaikan dan peningkatan anggaran pendidikan kepada pemerintah pusat,” demikian pernyataannya di tengah massa aksi di depan Gedung Sate, Bandung. Massa aksi akhirnya membubarkan diri setelah membuat kesepakatan untuk memperjuangkan perbaikan pendidikan nasional, khusunya pendidikan di Jawa Barat. Kemudian, massa aksi melanjutkan jalan santai ke jalan-jalan lain sambil menyerukan yel-yel yang mengkritik pemerintah SBY-Kalla.Aksi massa dan pernyataan dari wakil rakyat semacam itu memnag bukan kali pertama didengar massa aksi acap kali berdemonstrasi. Bagaimana realisasi perbaikan pendidikan Nasional ke dapan? Rakyat hanya bisa menunggu realisasi dari janji-janji yang dikumandangkan oleh wakil-wakil rakyat Indonesia. (Argus Firmansah, 2 Mei 2007 - Bandung; Foto aksi massa Hardiknas di Gedung Sate Bandung, lihat Esai Foto Hardiknas di blog ini, posted May 2, 2007)